Kamis, 19 Oktober 2017

127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA

Rabu, 04 Oktober 2017 12:32
Beri Rating Berita Ini
(0 votes)

Jakarta(MedanPunya) Mahkamah Agung (MA) menganulir ratusan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkait sengketa konsumen. Sebab, BPSK mengadili di luar kewenangannya, yang acap dikuatkan pengadilan negeri.

Berdasarkan putusan kasasi yang dilansir website MA, majelis kasasi telah menganulir 127 keputusan BPSK sepanjang lima bulan terakhir. Konsumen umumnya menggugat bank, leasing, atau asuransi.

Seperti Sancho, yang menggugat Adira Finance terkait kredit dua kendaraan. Sancho tidak terima Adira menarik dua kendarannya karena telat membayar kredit.

BPSK Palangka Raya memutuskan Adira harus membayar kerugian Sancho karena dua mobilnya tidak beroperasi sebesar Rp 446 juta. Tapi MA menganulir putusan BPSK itu.

Majelis kasasi yang terdiri dari Hamdi, Panji Widagdo, dan Ibrahim menilai kasus itu bukanlah kasus sengketa konsumen, melainkan wanprestasi. Karena itu, sengketa tersebut seharusnya diselesaikan di pengadilan umum.

Ada pula warga Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Safinah, yang menggugat BRI. Safinah menilai langkah BRI yang melelang agunan tanah sebagai tindakan yang salah. Bahkan BPSK setempat juga menjatuhkan hukuman dwangsom/uang paksa ke BRI.

Atas keputusan BPKS Batubara itu, MA buru-buru menganulirnya. MA menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili sengketa kredit dengan jaminan hak tanggungan.

Warga Labuhan Batu, Dermansyah Pane, juga menggugat PT Summit Oto Finance ke BPSK. Sebab, pihak Summit Oto menarik sepeda motor dari tangan Pane karena telat membayar kredit.

BPSK mengabulkan gugatan Pane dan menghukum Summit Oto mengembalikan sepeda motor tersebut ke Pane. Bahkan BPSK menghukum Summit Oto membayar denda Rp 100 ribu per hari apabila tidak mengembalikan sepeda motor itu kepada Pane.

MA buru-buru menganulir vonis itu. Majelis kasasi yang terdiri dari Syamsul Maarif, Abdurrahman, dan I Gusti Agung Sumantaha menilai perbuatan Pane yang tidak membayar angsuran sepeda motor setiap bulan merupakan sengketa perdata biasa atau ingkar janji, bukan sengketa konsumen.

Lantas sengketa konsumen seperti apa yang bisa diajukan ke MK? Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, kewenangan BPSK limitatif dan hanya mengadili perkara konsumen-produsen terkait perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi. Seperti:

1. Adanya kerusakan, pencemaran, kerugian akibat mengonsumsi barang/jasa.
2. Iklan yang tidak sesuai dengan barang.
3. Label barang tidak sesuai dengan barang.
4. Kedaluwarsa barang.

MA juga memberi rambu-rambu tegas soal materi gugatan. Berikut ini yang dilarang MA dalam perkara sengketa konsumen:

1. Dilarang menuntut kerugian imateriil.
2. Dilarang menuntut dwangsom/uang paksa.
3. Dilarang menuntut sita jaminan.

Bila hubungan konsumen-produsen didasari sebuah perjanjian, bila sengketa muncul haruslah diselesaikan di pengadilan umum, bukan BPSK.***dtc/mpc/bs

Dibaca 53 Kali