Minggu, 17 Desember 2017

Isu Separatisme Papua di PBB dan Bantahan dari Diplomat Muda RI

Selasa, 10 Oktober 2017 12:37
Beri Rating Berita Ini
(0 votes)

Jakarta(MedanPunya) Delegasi Indonesia kembali jadi perbincangan saat membacakan hak jawab dalam sesi debat umum di Sidang Umum ke-72 PBB. Kali ini adalah Ainan Nuran yang membacakan hak jawab itu pada 25 September 2017.

"Tuan Presiden, delegasi Indonesia akan menggunakan hak jawab atas pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadies tentang Papua dan Papua Barat," kata Ainan.

Ainan tampak membaca sebuah naskah di mejanya. Dia membacakan pernyataan atas nama Indonesia itu dengan suara lantang dan tegas.

"Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoax dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat," ungkap Ainan.

Pada pernyataan itu Ainan juga menyebutkan bahwa negara-negara yang pro-separatis tak mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti tentang pembangunan di Papua dan Papua Barat. Dia lalu menyebutkan beberapa di antaranya.

"Dalam 3 tahun terakhir, 4.325 kilometer jalan dibuka, 30 pelabuhan baru dibangun, 7 bandara baru dibangun, 2,8 juta orang Papua mendapatkan kesehatan dasar secara gratis, 360.000 siswa Papua mendapat pendidikan gratis," papar Ainan.

Ainan juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua mencapai 9,1 persen. Hal ini membuat Papua sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia.

Dia heran mengapa sejumlah negara menghembuskan isu HAM tentang Papua dan Papua Barat. Ainan menekankan, isu tentang HAM itu lalu digemakan lagi oleh individu yang pro-separatis.

"Saya ulangi, oleh individu," kata Ainan.

Pernyataan itu dibacakan oleh Ainan selama kurang lebih 4,5 menit. Para delegasi negara anggota PBB pun hadir.

"Apakah penegakkan HAM di negara-negara tersebut sudah sempurna?" tandas Ainan.

Dia lalu menutup dengan peribahasa umum di Indonesia yang kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris. Agaknya penutup dari Ainan seakan jadi serangan balik untuk negara-negara yang mendorong kemerdekaan Papua.

"Menepuk air didulang, terpercik muka sendiri," pungkas Ainan.

Ditilik dari situs resmi Perutusan Tetap RI untuk PBB, Ainan menjabat sebagai Sekretaris III bidang Huhungan Ekonomi I. Dia berada di bawah koordinasi Dubes RI untuk PBB Dian Triansjah Djani.

Apa yang disampaikan Ainan itu menanggapi pernyataan sikap dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang menuntut Dewan HAM PBB untuk secara resmi menginvestigasi pelanggaran HAM di Papua.

Isu mengenai kemerdekaan Papua itu juga sempat disinggung dalam sidang PBB pada tahun 2016. Adalah Nara Rakhmatia yang bertugas membacakan pernyataan dari Indonesia ketika menepis tuduhan yang diutarakan pada tahun 2016 tersebut. Isu yang dibahas pun sama, yakni tentang mempertahankan kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Menlu Retno Marsudi saat itu, Nara membacakan pernyataan atas nama Indonesia. Sehingga pernyataannya itu bukan atas nama pribadi.

Jika posisi Nara sama dengan Ainan, maka Ainan pun tidak membuat pernyataan atas nama pribadi. Tetapi memang tak sembarang orang bisa masuk ruang sidang PBB, apalagi membacakan pernyataan atas nama Indonesia.***dtc/mpc/bs

Dibaca 103 Kali